Faktur Pajak


Lagi ikut bingung melihat akuntan pada pusing menghadapi peraturan pajak yang baru. Dari awal saat sosialisasi saya telah mendapatkan kesan bahwa  sisialisasi tidak dipersiapkan secara baik sehingga banyak pertanyaan yang dilontarkan oleh peserta sosialisasi peraturan pajak yang tidak dapat dijawab oleh tutor. Namun apa boleh dikata peraturan harus dijalankan.

Tahun lalu saya mempertanyakan kegunaan NPPKP yang harus ditulis pada Faktur Pajak Standar yang secara keseluruhan angkanya sama dengan NPWP.  Sehingga saya melakukan revisi pada aplikasi tanpa merubah elemen data apapun kecuali memprint-out nomor NPWP pada dua lokasi berbeda dengan nama berbeda. Secara jujur saya tidak mengerti apa maksudnya duplikasi  nomor ini. Pada peraturan yang baru penulisan NPPKP di hapus katanya tidak diperlukan lagi. Sebenarnya bukan tidak diperlukan lagi tapi maksud dan tujuan penggunaannya tidak jelas dengan kata lain memang dari awal tidak ada gunanya.

Pada peraturan yang baru nama “Faktur Pajak Standar” diganti dengan “Faktur Pajak” katanya karena tidak diberlakukan lagi “Faktur Pajak Sederhana”. Cara pengisiannya menimbulkan persepsi berbeda antara akuntan yang satu dengan yang lainnya.  Aproved boleh pada level dibawah manajer  mungkin agar petugas pajak lebih mudah untuk berkomunikasi pada level bawah dibanding level direktur apalagi direktur utama, namun secara prinsip hal yang material dalam hal ini tidak banyak berubah. Yang terlihat ada satu indikator yang dihilangkan yaitu tidak membedakan lagi faktur pajak. Intinyakan tarif pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ada juga yang mengatakan tidak ada tujuan yang spesifik dari perubahan ini, itu hanya agar terlihat ada perubahan.

Yang jadi permasalahan adalah penggunaan tanggal surat jalan sebagai dasar yang digunakan dalam pembuatan faktur pajak. Menurut saya ini berlebihan karena dengan tanggal invoice saja berarti negara telah menetapkan haknya diawal, sebelum  pengusaha kena pajak mendapatkan pembayaran dari transaksi kena pajak tersebut. Tempo pembayaran bisa 1 s/d 3 bulan berikutnya atau lebih bahkan mungkin tidak mendapatkan pembayaran sama sekali. Dalam hal ini kewajiban pajak harus tetap dipenuhi.

Dalam penggunaan surat jalan sebagai dasar dalam pembuatan faktur pajak, terlihat pihak instansi pajak tidak memperhatikan proses bisnis yang berjalan dimana tidak semua order penjualan dapat dipenuhi dengan satu surat jalan dan setiap surat jalan belum tentu diterima oleh pembeli apalagi dibayar. Dalam kondisi ini tertunya penjual secara logis menunda pembuatan faktur pajak sampai diperoleh bukti penerimaan dari pembeli. Belum lagi pemenuhan order penjualan yang dilakukan secara bertahap. Disini saya tidak mendapatkan informasi yang tegas apakah setiap surat jalan harus dibuatkan faktur pajak atau seperti biasanya yang banyak dilakukan oleh penjual setelah order terpenuhi. Suatu hal yang logis karena Invoice adalah dokumen transaksi yang sah dan pada sebagian penjual sekaligus digunakan sebagai bukti penerimaan uang dan ditempel Materai. Pada peraturan yang baru dikatakan invoice sudah tidak diperlukan, lalu timbul pertanyaan. “Apakah Materai harus ditempel pada faktur pajak atau pada surat jalan?”. Tutor sosialisasi peraturan pajak tidak bisa menjawab.

Menurut saya hal ini adalah pemaksaan agar pengakuan transaksi pada saat terjadi pengiriman barang tanpa diperhitungkan tempo pengiriman  dan faktor resiko diperjalanan. Bisa jadi pengiriman tidak diterima oleh pelanggan karena berbagai permasalahan misalnya terjadi hal yang terburuk seperti  kecelakaan sehingga pengiriman tersebut batal. Dengan melihat kondisi tersebut banyak pengusaha akan tetap menggunakan Invoice sebagai bukti transaksi penjualan yang sah, sekalipun tidak dianggap perlu oleh instansi pajak dan banyak pengusaha akan memilih membuat faktur pajak berdasarkan order penjualan yang mungkin terdiri dari beberapa  surat jalan dengan menggunakan tanggal surat jalan yang terakhir. Jelasnya banyak pengusaha akan keberatan membuat faktur pajak untuk setiap surat jalan sehingga timbul perbedaan antara pengusaha dan aturan yang diterbitkan instansi pajak. Apakah ini sengaja dibuat mengambang agar perbedaan itu harus terjadi dengan tujuan tertentu?… Yang pasti dalam hal ini setiap keterlambatan dikenakan aturan denda. Bagi saya berfikir tentang hal itu adalah perkerjaan sia-sia. Terserah pengusaha saja, nggak mau ikut aturan berarti siap bayar  denda. Kita hanya bisa berharap agar  pajak ini benar2 digunakan untuk pembangunan.

Perubahan ini cukup membuat akuntan mengalami kesulitan dan begitu banyak permintaan revisi faktur pajak yang saya amati. Bagi saya dalam penerapan aplikasi komputer tidak ada kesulitan untuk menggunakan dasar apa saja, tinggal mengikuti peraturan dan maunya pengusaha. Mau berdasarkan surat jalan tinggal mengarahkan ke nomor surat jalan, dan perubahan lainnya hapus NPPKP, hapus kata Standar, Hapus nama Jabatan trus recompile dan selesai, Aplikasi yang baru sesuai peraturan pajak yang baru siap beroperasi.  Namun hasilnya tetap membuat akuntan menjadi pusing karena banyak pengusaha tidak mungkin membuat faktur pajak pada saat pembuatan  surat jalan karena barang yang dikirim belum tentu diterima oleh pelanggan, akibatnya nomor faktur pajak dengan tanggal tidak sinkron.  Bagi pengusaha akan timbul permasalahan karena  laporan penjualan dapat memuat  laporan transaksi yang sesunggunya belum terjadi. Laporan yang telah dilaporkan bulan lalu dapat berubah karena ada surat jalan bulan lalu baru dibuat invoice dan faktur pajaknya bulan ini.  Ini adalah konsekweksi dari peraturan yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Saya hanya ikut bingung lihat mereka bekerja kayak cacing kepanasan sambil ngedumel yang disebabkan oleh sebuah peraturan. Seharusnya peraturan dibuat tidak mempersulit proses dengan argumentasi yang wajar.

Soal banyak faktur pajak yang minta revisi tinggal print ulang, sekarang sudah pakai tanggal surat jalan. Untuk yang ordernya dipenuhi secara bertahap, Aplikasi secara otomatis pakai tanggal surat jalan terkhir.  Selamat bekerja sambil ngedumel ya!…. tunggu aja perubahan juga akan terjadi tahun depan.

Iklan

5 Tanggapan

  1. Assalammuallaikum Wr. Wb.
    setelah saya baca tulisan bapak ini, saya juga punya keluhan yang serupa “Bingung masalah FAKTUR “. Saya ada berkomunikasi dengan beberapa pegawai pajak, inti dari jawaban mereka adalah ; semua itu harus disesuaikan prosedur dan ketetapan yang sudah diberikan….(bleh’ nyot-nyot kepala saya).
    Laporan buku banyak transaksi yg belum terjadi, jadi tidak sinkron dengan laporan riil kepada bos saya, waktu audit yah ekstra saya ngomentari sampai keluar urat leher.

    ZB:
    Iya!… itu adalah fakta yang saya lihat

  2. Saya suka kalimat penutupnya… “tunggu saja perubahan juga akan terjadi tahun depan”

    Negara ini memang konsisten dalam ketidak konsitenan…hehehehe…

    ZB:
    Kalau nggak begitu kan nggak ada perubahan… yang penting ada … nggak penting apa kata dunia

  3. klau artikel diatas memang benar dan dirjen pajak memang mengeluarkan aturan seperti itu saya nilai itu adalah adalah kebijakan yg berbasis kemunduran berfikir, di era globalisasi pemerintah hrsnya justru merevisi peraturan yg memang dinilai bikin ribet menjadi simple dan mudah.

    peraturan yg lama terbilang mudah dan jls dlm penerbitan faktur pajak, yaitu saat terjadinya pembayaran atau saat disampaikan tagihan pembayaran kpd bndhara pemerintah atas penyerahan barang/jasa, sedangkan surat jalan sebagai bukti penyerahan dan invoice hanya sebagai penjabaran atas penerbitan faktur pajak, krn biasanya difaktur pajak tdak menjabarkan secara detail perincian transaksi.

    mengenai bea materai seharusny di faktur pajak tdk perlu materai karena secara fungsi faktur pajak bkn sebagai bukti penerimaan pembayaran melainkan sebagai bukti pajak keluaran bagi penjual dan pajak masukan untuk pembeli.

    ZB:
    Prinsipnya menurut saya hanya mengejar target perolehan pajak menggunakan kewenangan memaksa. Akhirnya selalu memberi peluang untuk terjadi penyimpangan, baik disisi pemungut pajak maupun wajib pajak.
    Saya hanya melihat perubahan hanya “Yang penting ada perubahan”, tujuannya tidak akurat.

  4. Superb, what a blog it is! This blog provides useful information to us, keep it
    up.

  5. Spot on with this write-up, I actually think this amazing
    site needs far more attention. I’ll probably be back again to see more, thanks for the info!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: